Internasional

Pakar Hukum Soroti Wewenang Jaksa pada Penyidikan Perkara Tipikor

20
×

Pakar Hukum Soroti Wewenang Jaksa pada Penyidikan Perkara Tipikor

Sebarkan artikel ini
Pakar Hukum Soroti Wewenang Jaksa pada Penyidikan Perkara Tipikor

JAKARTA – Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Tanah Air (UII), Mudzakir menyoroti wewenang jaksa di penyidikan perkara langkah pidana korupsi (tipikor) . Ia menganggap memang sebenarnya timbul permasalahan di penegakan hukum apabila jaksa bermetamorfosis menjadi penyidik pada perkara tipikor.

“Pertanyaan akademiknya adalah mengapa jaksa serius mempertahankan wewenang menyidik pada perkara Tipikor lalu tak tertarik di perkara lain, misalnya pembunuhan, perampokan, atau pembegalan juga tidaklah tertarik menyidik perkara terorisme,” ujarnya, Mingguan (26/5/2024).

Mudzakir mengakui tipikor memang benar perkara pidana yang tersebut seksi kemudian berubah menjadi rebutan para penegak hukum, khususnya kejaksaan Agung (Kejagung).

“Karena wewenang menyidik tunggal yaitu tipikor, maka setiap perkara yang tersebut dilaporkan terhadap KPK kemudian jaksa konklusinya selalu tipikor lantaran wewenangnya tunggal. Hanya tipikor (tipikorisasi),” jelasnya.

Mudzakir memaparkan hingga pada waktu ini, KPK lalu Kejagung sama-sama miliki wewenang memeriksa perkara tipikor. Namun, menurut Mudzakir, kerap kali ada perkara yang mana bukanlah tipikor malah dibuat berubah jadi perkara tipikor.

“Kredit macet, (dibuat) tipikor, padahal telah ada jaminan harta benda di dalam bank. Di mana letak kerugian keuangan negara juga tipikornya? Kan dasar pinjamannya perdata, yaitu perjanjian kredit dengan jaminan,” terangnya.

Sehingga, Mudzakir mengungkapkan pada saat sampai pada tahap persidangan, hakim pun menolak kemudian membebaskan para terdakwa sebab menafsirkan perkara yang disebutkan hanyalah sebatas perkara perdata.

Misalnya cuma tindakan hukum Surya Darmadi dalam mana kerugian negara pada dugaan korupsi dan juga pencucian uang PT Duta Palma Group lebih lanjut dari Rp104,1 triliun yang digunakan ditangani Jampidsus Kejagung Febrie Andriansyah malah disunat Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman pidana uang penggantinya dari Rp42 triliun menjadi Rp2 triliun saja.

Untuk itu, Mudzakir menyimpulkan lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan juga Dewan Pengawas (Dewas) KPK masih kurang optimal pada melakukan tugas dan juga fungsinya pada melakukan mekanisme kontrol.


“Menurut analisis saya begitu (pengawasan kurang optimal), sebagai pengawal lalu pengawas lembaga profesional di dalam bidang penegakan hukum yakni Dewas pada KPK lalu Komisi Kejaksaan pada Kejaksaan RI,” terangnya.

Artikel ini disadur dari Pakar Hukum Soroti Wewenang Jaksa dalam Penyidikan Perkara Tipikor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *