JAKARTA – Penangkapan anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror yang tersebut diduga membuntuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menantang perhatian publik. Salah satunya dari Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma. Apalagi, beberapa orang persoalan hukum besar korupsi berada dalam ditangani Febrie Adriansyah.
“Jampidsus memang sebenarnya sedang menangani kasus-kasus besar korupsi, salah satunya tindakan hukum korupsi Timah yang dimaksud melibatkan Harvey Moeis, serta crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim yang digunakan saat ini turut diperbincangkan publik. Uniknya, Kabareskrim mengungkapkan tiada mengetahui perkembangan pembuntutan ini. Bagaimana mungkin saja ada clash of action dari kedua lembaga penegak hukum ini?” ungkap Filep, Hari Senin (27/5/20024).
Melihat kejadian ke melawan dan juga juga lambannya penegakan hukum lainnya seolah menegaskan keabsahan hasil survei LSI pada April 2024 sesudah itu tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Survei itu menunjukkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap kejaksaan dalam bilangan 75%, kemudian MK sebesar 73%, Pengadilan sebesar 71%, Polri 70%,, lalu KPK dalam sikap paling akhir dengan 63%.
”Kepercayaan rakyat yang mana semakin turun semakin menguatkan pandangan mengenai harus segera ada reformasi total institusi penegak hukum,” tegasnya.
Pimpinan Komite I DPD RI itu menerangkan, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga hal yaitu substance of law (substansi hukum), structure of law (struktur hukum), lalu legal awareness (kesadaran hukum).
Substansi hukum adalah isi dari peraturan perundang-undangan yang tersebut mensyaratkan adanya kejelasan juga ketegasan. Kerangka hukum mencakup kualitas aparatur penegak hukum beserta instansinya. Kesadaran hukum berkaitan dengan totalitas warga untuk sadar juga taat hukum.
Berkaitan dengan susunan hukum, Filep menilai, kemauan aparat penegak hukum untuk berbenah berubah jadi jalan utama memulihkan kepercayaan publik, sekaligus mendirikan kultur penegakan hukum yang digunakan presisi. Filep menyampaikan 4 poin upaya penguatan lembaga penegak hukum untuk membantu martabat law enforcement di dalam Tanah Air.
“Pertama, wajib ada koordinasi saling menguatkan antara instansi lalu aparat penegak hukum. Law enforcement sejatinya tidak tentang lembaga mana yang tersebut paling hebat pada menegakkan hukum, melainkan tentang bagaimana menciptakan rasa damai pada sedang penduduk sebagaimana amanat konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa lalu tumpah darah Indonesia,” kata Filep.
Artikel ini disadur dari Soal Densus 88 Intai Jampidsus, Senator Filep: Perlu Penguatan Lembaga Penegak Hukum
