JAKARTA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah dilaporkan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KSST juga melaporkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Jampidsus juga DJKN dilaporkan tentang dugaan penyalahgunaan lelang perusahaan tambang PT Gunung Bara Utama (GBU). Koordinator KSST, Ronald mengungkapkan terdapat dugaan kerugian negara pada langkah-langkah lelang aset saham tersebut.
“Pada hari ini kami menyampaikan bahwa dugaan yang disebutkan dengan data-data yang sudah ada kami siapkan. Kami lampirkan juga fakta-faktanya semuanya serta diterima baik oleh KPK,” kata Ronald dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Mulai Pekan (27/5/2024).
“Terlapornya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Penilai Aset (PPA) Kejagung, DJKN dan juga lainnya. Ada kerugian negara pada aset saham tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Pendamping dari pihak KSST, Deolipa Yumara menegaskan bahwa pihaknya melaporkan dugaan korupsi di tahapan lelang perusahaan tambang PT GBU.
“Hari ini kami akan mendampingi KSST namanya koalisi sipil selamatkan tambang. Mereka akan menimbulkan laporan mengenai adanya dugaan aktivitas pidana entah ini korupsi? Tapi ini korupsi ya kalau telah kemari, dugaan korupsi melawan adanya lelang tambang dari PT Gunung Bara Utama, GBU ya,” ujar Deolipa.
“Yang kemudian kalau untuk mereka itu nih teman teman, terindikasi adanya paling bukan penyalahgunaan lelang, kaitannya dengan keuangan negaralah ya. Jadi ada kerugian negara disini sehingga kita datang ke KPK,” sambungnya.
Deolipa menyatakan ada dugaan rute lelang yang dimaksud tidaklah benar dimenangkan perusahaan yang digunakan baru berdiri kurang dari satu tahun tak ada laporan keuangan yakni PT Indo Bara Utama Mandiri (IBUM).
Artikel ini disadur dari Setelah Dikuntit Densus 88, Jampidsus Dilaporkan ke KPK
