GAZA – Pemimpin urusan politik gerakan Hamas Ismail Haniyeh pada dasarnya menolak usulan gencatan senjata ke Wilayah Gaza yang tersebut diungkapkan pekan sesudah itu oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Hamas terus menuntut pencabutan penuh semua pasukan negara Israel dari tempat kantong Palestina sebagai asal dari rencana apa pun untuk menghentikan pertempuran.
Haniyeh menyatakan pada Rabu (5/6/2024) bahwa gerakan Hamas akan bersikeras mengakhiri konfrontasi mematikan yang dimaksud secara permanen, bertentangan dengan pendekatan bertahap yang diusulkan pada rencana yang diberitahukan Biden pekan lalu.
“Gerakan juga faksi-faksi perlawanan akan menanggapi dengan penting lalu positif setiap perjanjian yang mana didasarkan pada penghentian agresi secara menyeluruh dan juga pencabutan penuh dan juga pertukaran tahanan,” papar dia.
Seorang pejabat senior organisasi Hamas sudah mengonfirmasi terhadap Sumber Berita Reuters bahwa komentar Haniyeh dapat dianggap sebagai tanggapan kelompok yang dimaksud terhadap usulan gencatan senjata yang dimaksud didukung Biden.
Rencana Biden yang dimaksud tampaknya telah terancam. Meskipun disebut-sebut diusulkan oleh rezim Zionis, Utama Menteri tanah Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pemerintahnya tidaklah akan berkompromi dengan tujuan perangnya, salah satunya penghancuran Hamas.
Dua anggota kabinet Netanyahu mengancam akan mengundurkan diri, yang akan menyebabkan koalisi yang mana berkuasa runtuh, apabila gencatan senjata disetujui Israel.
Proposal tiga bagian yang dimaksud menyerukan dimulainya gencatan senjata selama enam pekan lalu evakuasi pasukan negara Israel dari wilayah padat penduduk di Jalur Gaza.
Usulan yang disebutkan juga mencakup peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong yang tersebut terkepung, juga pertukaran beberapa sandera gerakan Hamas dengan warga Palestina yang dipenjara dalam Israel.
Artikel ini disadur dari Hamas Tolak Usulan Biden Jika Tanpa Penarikan Pasukan Israel dari Gaza
