kami sudah ada menyampaikan juga terhadap Presiden terpilih Bapak Prabowo, lalu beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau berazam terhadap defisit di dalam bawah 3 persen
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berazam untuk merawat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di dalam bawah 3 persen.
“APBN 2024 kekal dalam jaga defisitnya pada bawah 3 persen, lalu kami sudah ada menyampaikan juga untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo, kemudian beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau berjanji terhadap defisit dalam bawah 3 persen,” kata beliau di konferensi pers Kondisi Fundamental Sektor Bisnis Terkini dan juga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, beliau meyakinkan bahwa APBN transisi akan terus dikomunikasikan, disinkronkan, lalu dikoordinasikan antara pemerintah pada waktu ini yang menyusun dengan pemerintah yang mana akan menjalankan untuk periode selanjutnya.
Pemerintahan ke bawah Presiden Joko Widodo disebut telah terjadi menyampaikan postur Kerangka Kondisi Keuangan Makro dan juga Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan kesepakatan sementara antara pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai postur makro fiskal 2025, target pertumbuhan perekonomian yang digunakan disepakati tahun 2025 berkisar 5,1-5,5 persen, kenaikan harga 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-15.900 per dolar Amerika Serikat (AS), suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun sebesar 6,9-7,2 persen, nilai minyak 75-85 dolar Negeri Paman Sam per barel, lifting minyak 580-605 ribu barel per hari, dan juga lifting gas bumi 1.003-1.047 jt barel per hari.
Untuk indikator pembangunan, tingkat kemiskinan disepakati diturunkan ke 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, Level Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen, indeks modal manusia 0,56, dan juga Angka Tukar Petani (NTP) 115-120, serta Skor Tukar Nelayan (NTN) 105-106
Adapun postur APBN 2025 yang mana sudah ada dibahas pada KEM-PPKF, baik asumsi dengan Komisi XI juga Komisi VII DPR, mencakup pendapatan negara 12,30-12,36 persen dari Layanan Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen dari PDB, defisit keseimbangan primer 0,15-0,61 persen dari PDB, juga defisit 2,29-2,82 persen dari PDB.
Seluruh kesepakatan mengenai postur makro fiskal 2025 yang dimaksud akan disahkan pada Juli 2024 dengan Banggar lalu pada Sidang Paripurna pada 9 Juli 2024.
“Minggu ini, masih akan ada panja belanja pemerintah pusat juga kemudian tanggal 4 Juli, saya, Menteri Keuangan, dengan dengan Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) lalu Pengelola Bank Negara Indonesia akan rapat dengan Badan Anggaran untuk pengesahan laporan Panja. Tanggal 9 Juli, akan ada sidang paripurna untuk penyampaian laporan pembahasan KEM-PPKF untuk tahun 2025. Jadi, ini adalah dengan DPR sekarang, dengan pemerintah sekarang, tapi kita mendiskusikan untuk tahun 2025, yaitu untuk pemerintahan yang tersebut akan datang, yaitu Presiden terpilih kemudian DPR terpilih,” ungkapnya.
Menkeu menyebutkan, pihaknya juga akan menyampaikan laporan semester I dari pelaksanaan APBN 2024 dengan Banggar DPR antara 8-10 Juli 2024 untuk diwujudkan asesmen mengenai pelaksanaan APBN 2024, juga proyeksi akhir tahun yang digunakan nanti dijadikan landasan bagi penyusunan Rancangan ABPN 2025.
“Siklus anggaran ini kami koordinasikan dan juga komunikasi dengan tim yang mana sekarang ini ditunjuk oleh Presiden terpilih, sehingga seluruh siklus dipahami, seluruh perkembangan pembicaraan juga kami komunikasikan. Implikasinya, kami akan menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) APBN 2025 sesudah Sidang Paripurna tanggal 9 Juni untuk difinalkan lalu nanti disampaikan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus sebagai sikap Rancangan Undang-Undang APBN 2025,” ujar Sri Mulyani.
Dia menegaskan bahwa upaya komunikasi, koordinasi, kemudian sinkronisasi di di tahapan yang disebutkan akan direalisasikan secara terus-menerus dengan kelompok Presiden terpilih.
“Ini untuk menunjukkan bahwa tidaklah ada gap antara RUU yang dimaksud kita susun di dalam bawah Presiden Jokowi dengan acara prioritas yang ingin juga akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru pada bawah Presiden terpilih, yaitu bapak Prabowo. Hal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses, sehingga bukan ada perkiraan mengenai rute urusan politik kemudian penyusunan anggaran,” ucap Menkeu.
Artikel ini disadur dari Menkeu: Presiden terpilih komitmen jaga defisit APBN di bawah 3 persen
