Jakarta – otoritas menyiapkan tiga skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN, yang mana waktunya belum ditentukan meskipun Presiden Jokowi berniat berkantor dalam sana pada Juli ini lalu mengatur Uparaca HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 pada Nusantara.
Pemerintah masih memfinalisasi skema pemindahan ASN ke Ibu Perkotaan Nusantara (IKN, namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN akan mewujudkan perubahan fundamental budaya kerja baru yang mana agile serta adaptif terhadap teknologi.
“Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang dimaksud disiapkan. Tadi pada rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di dalam IKN bisa jadi optimal, dengan budaya dan juga paradigma kerja baru yang digunakan transformatif, agile, lalu adaptif, tidak hanya sekali perpindahan fisik semata,” ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Anas menjelaskan, untuk menyokong kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilaksanakan pada tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Tanah Air yang dimaksud secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan serta ketersediaan hunian.
“Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, dikarenakan akan menggaransi terciptanya efektivitas serta efisiensi pemerintahan. Tadi kami ungkapkan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, serta beberapa opsi lagi,” ujar Anas seperti disitir dari laman Kemenpan RB..
“Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang dimaksud besarannya sedang kami finalkan dengan Menteri Keuangan,” kata Anas.
Adapun cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS yang disebutkan akan diinformasikan terbuka pada waktu tidaklah lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersatu Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS pada Instansi Pusat yang digunakan dialokasikan untuk penempatan di IKN.
“Jadi rekrutmen baru itu akan berubah jadi pegawai instansi pusat yang dimaksud ditempatkan pada unit kerja yang tersebut berlokasi dalam IKN. Sebagai contoh, Kementerian Aspek Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, serta Pak Menkes sudah ada mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di dalam unit kerja Kemenkes di dalam bervariasi daerah, di dalam IKN secara khusus juga telah dihitung alokasinya,” ujar Anas.
Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. “Ini berubah menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan juga mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,” ujar Anas.
Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda dalam sekitar IKN. “Jadi yang digunakan sudah ada jadi ASN di dalam pemda-pemda sekitar IKN juga mampu mengajukan pindah bila memang sebenarnya ada formasi yang mana dibutuhkan dalam IKN. Tentu hanya mutasi ini kekal memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda pada sekitar IKN,” ujar Anas.
Mutasi pegawai ASN dalam sekitar IKN yang disebutkan dilaksanakan secara terbuka juga kompetitif. “Lowongan pegawai ASN pada OIKN lalu K/L yang mana ada di IKN disampaikan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang dimaksud lulus beralih berubah menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,” ujar Anas.
Anas juga menyampaikan progres jumlah keseluruhan ASN yang digunakan akan pindah ke IKN bergantung ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR kemudian Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang tersebut selesai dibangun hingga November 2024. “Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, tak lama kemudian sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” jelasnya.
Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang tersebut akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit kemudian pada September 2024 akan ada 14 tower yang tersebut berarti berjumlah 840 unit.
Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang dimaksud belum berkeluarga, 1 unit yang mana terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.
“Kami telah dilakukan menciptakan skenario lebih besar detil termasuk siapa cuma ASN yang tersebut akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa sekadar yang dimaksud akan pindah juga sudah ada ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian. Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September kemudian 28 unit hunian di bulan November lalu lain-lain,” ujarnya.
Anas mengatakan, pemerintah juga sudah menimbulkan skenario terkait sistem kerja kemudian tempat kerja bagi ASN yang dimaksud juga telah dilakukan dibahas dengan Menteri PUPR. “Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah agregat eselon I-nya, telah disampaikan data-datanya,” katanya.
Pejabat Eselon I Dapat 1 Aparetemen
Presiden Joko Widodo memutuskan eselon I yang mana akan pindah ke IKN akan menempati 1 unit apartemen sendiri atau bersatu keluarga. Masing-masing apartemen seluas 98 meter persegi dengan tiga buah kamar.
“Tadi diputuskan apakah 1 unit (apartemen) ini sharing (berbagi) atau sendiri. Nah tadi Pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri, teristimewa mereka yang mana sudah ada berkeluarga,” kata Azwar Anas.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga November 2024 diperkirakan sudah ada ada 47 tower/menara atau kompleks apartemen yang digunakan siap huni di dalam IKN.
Pembangunan 47 tower itu akan selesai secara bertahap antara lain 8 unit tower di bulan Juli sebagai tahap awal, lalu sisanya September hingga Oktober 2024.
Berbeda dengan eselon I, katanya, para pegawai ASN yang digunakan belum berkeluarga akan menempati 1 unit apartemen dengan tiga kamar, secara berbagi bersatu rekan sesama ASN.
ANTARA
Jokowi Teken Undang-undang 4/ 2024 tentang Hak Ibu Pasca-Melahirkan, Apa Saja Isinya?
Artikel ini disadur dari 3 Skema Pemindahan ASN ke IKN Termasuk Rekrut 49 RIbu CPNS, Jokowi Beri Apartemen untuk Pejabat Eselon I
