Jakarta – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Banggar DPR RI juga pemerintah merevisi defisit anggaran 2025 bermetamorfosis menjadi 2,29 sampai 2,82 persen dari barang domestik bruto (PDB).
Sebelumnya pada di Kebijakan Kondisi Keuangan Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), defisit anggaran ditetapkan pada rentang 2,45 sampai 2,82 persen. Keputusan ini sudah disepakati pada Rapat Paripurna DPR RI ke-20 dalam Senayan pada Kamis, 4 Juli 2024.
Anggota Banggar DPR RI fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, menyatakan kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh masih ekspansif, terarah, lalu terukur. Hal ini untuk membantu percepatan perubahan fundamental kegiatan ekonomi yang dimaksud inklusif kemudian berkelanjutan, dengan kekal melindungi keberlanjutan fiskal jangka menengah serta panjang.
“Untuk itu, defisit tahun 2025 dikendalikan dalam kisaran 2,82 hingga 2,29 persen Ekonomi Nasional yang digunakan diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan dunia usaha yang digunakan inklusif kemudian berkelanjutan,” katanya di rapat.
Sri menambahkan kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 penting memperhatikan inovasi pendapatan negara nilai tukar juga lifting minyak bumi. “Potensi utang yang tersebut jatuh tempo pada 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025,” kata dia.
Selanjutnya baca: Postur makro fiskal
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Banggar DPR dan Pemerintah Revisi Defisit Anggaran Prabowo-Gibran Jadi 2,29-2,82 Persen PDB
