JAKARTA – otoritas diperlukan segera mengukur kemampuan fiskal menghadapi risiko akibat dinamika perekonomian yang sedang terbentuk khususnya berkaitan dengan meningkatnya tensi geopolitik ketika ini. Salah satu unsur penting yang digunakan diperlukan bermetamorfosis menjadi perhatian eksekutif Jokowi dalam akhir masa jabatannya dan juga bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran adalah tentang subsidi serta impor minyak juga gas bumi (migas).
“Tentu belaka sangat penting bagi pemerintah Indonesi untuk memperhatikan beban subsidi energi. Saya pernah mengingatkan bahwa ada tiga indikator yang akan muncul dari situasi global ketika ini,” ungkap Pengamat Sektor Bisnis Yanuar Rizky, Selasa (30/4/2024).
Tiga indikator dimaksud, pertama adalah nilai pangan, khususnya beras yang mana memiliki kemungkinan naik serta ketika ini mulai terjadi. Kedua adalah harga jual energi, dan juga ketiga adalah nilai tukar (kurs). ”Karena ada rencana Jepun juga untuk mengundurkan diri dari dari suku bunga negatif. Dia ingin mereverse kebijakan yang dimaksud telah hampir dua dekade. Tiga unsur itu akan sangat berpengaruh terhadap situasi di dalam depan kurva pada waktu ini dalam 2024,” terusnya.
Khusus berkaitan dengan energi, Yanuar menjelaskan, prospek kenaikan tarif tidaklah belaka bersumber dari geopolitik akan tetapi juga dari perpolitikan di dalam Amerika Serikat (AS). ”Setiap Amerika Serikat mau pemilihan umum, akibat donatur terbesar kebijakan pemerintah di Amerika itu adalah oil and gas, itu biasanya biaya minyak itu naik,” terangnya.
Kenaikan harga jual energi akan memberikan tekanan yang tersebut cukup signifikan terhadap perekonomian Negara Indonesia sehingga harus diantisipasi dengan baik. Sebab, pada satu sisi, Indonesi masih melakukan impor minyak pada jumlah keseluruhan berbagai baik minyak mentah maupun BBM.
Kementerian Energi lalu Informan Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengumumkan impor minyak Negara Indonesia masih membesar untuk memenuhi keperluan pada negeri. Sebab produksi nasional hanya sekali berjumlah 600 ribu barel per hari sedangkan impornya mencapai 840 ribu barel per hari dengan rincian berjumlah 600 ribu barel pada bentuk BBM dan juga 240 ribu barel adalah minyak mentah.
Selain faktor jumlah impor yang dimaksud besar dalam berada dalam risiko kenaikan harga, pada pada waktu yang tersebut sama, pemerintah masih harus memikirkan biaya subsidi khususnya subsidi BBM untuk masyarakat.
“Dengan segala situasi yang mana terjadi, pemerintahan baru nanti harus menilai, sanggup atau tak untuk terus memberikan belanja fiskalnya pada sedang bola yang tersebut lagi kayak begini. Kalau kemarin mampu memberikan bermacam subsidi, pada waktu ini geopolitiknya semakin meruncing, semakin ke arah penyempitan-penyempitan ruang fiskal yang digunakan tertutup,” ujar Yanuar.
Faktanya, sejauh ini pemerintah Indonesia bukanlah belaka memberikan subsidi yang tersebut dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat seperti nilai tukar BBM bersubsidi. Melainkan terdapat juga pola subsidi lain yang tersebut tiada secara langsung dirasakan dampak positifnya oleh komunitas seperti pada kegiatan harga jual gas hemat untuk lapangan usaha yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). “Topangan memberikan uang bantuan baik pada artian subsidi, bantuan tunai, lalu sebagainya akan mengecil,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor migas pada tahun 2023 adalah sebesar USD35,830 miliar atau setara sekitar Rupiah 579,9 triliun. Mengimpor banyaknya 27,373 jt ton BBM, sejumlah 17,835 jt ton minyak mentah, serta berjumlah 6,934 jt ton gas. Meskipun khusus untuk gas berlangsung surplus dikarenakan pada pada waktu yang mana identik melakukan ekspor banyaknya 15,498 jt ton gas.
Adapun pada tahun ini, sampai dengan Maret 2024 telah terjadi berlangsung impor migas senilai USD9,004 miliar atau setara sekitar Rp145,7 triliun. Kenaikan risiko dari subsidi lalu impor energi akibat kenaikan nilai tukar juga dapat diperparah oleh penguatan nilai tukar dollar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah yang mana pada waktu ini telah terjadi menyentuh kisaran 16.000 per USD.
Artikel ini disadur dari Tensi Geopolitik Meninggi, Waspada Risiko Impor dan Subsidi Energi
