JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya mengoptimalkan implementasi Peraturan otoritas (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Sebab secara garis besar institusi belajar Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila juga Kewarganegraan (PPKN).
“Dalam penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% lalu 70% praktik,” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada waktu menjadi pembicara kunci pada kegiatan Perkuatan Jaringan Pendidikan Pancasila melalui Pemanfaatan Buku Teks Utama Pancasila di Medan, Sumatera Utara, Jumat, (17/5/2024).
Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib pada kurikulum setiap jenjang institusi belajar di rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila di berhidupan hidup sebagai bangsa dan juga bernegara.
“Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang digunakan menitikberatkan pada Pancasila di tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan juga habituasi,” paparnya.
Yudian berharap kegiatan yang dimaksud dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila ke setiap jenjang satuan institusi belajar di Indonesia.
Deputi Sektor Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi juga Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, BPIP terus berupaya menginternalisasikan serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, salah satunya melalui BTU Pendidikan Pancasila.
“Upaya ini kita terus bekerja mirip dengan beragam sektor salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Studi dan juga Teknologi. Kita harapkan dengan dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, berkarakter Pancasila serta memiliki keterampilan”, ucapnya.
Prakoso juga mengemukakan tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Artikel ini disadur dari Pendidikan Pancasila Beda dengan PPKn, Kepala BPIP Perkuat Implementasi BTU di Sekolah
