JAKARTA – Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dibebaskan dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca Hakim Pengadilan Tipikor Ibukota Indonesia mengabulkan eksepsi atau nota keberatannya melawan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Merespons hal itu, Komisi Yudisial (KY) mengerahkan pasukan investigasi untuk menyelidiki ada atau tidaknya pelanggaran etik hakim melawan putusan sela tersebut.
Anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan respons yang dimaksud bukan lepas dari persoalan hukum Gazalba yang dimaksud berubah jadi sorotan publik. Akan tetapi, ia menjelaskan, pihaknya tiada berwenang untuk masuk wilayah pertimbangan hakim.
Sebab, hal itu sudah ada masuk ke ranah teknis yudisial. Menurutnya, hakim memiliki kewenangan penuh dan juga independen di setiap mengadili perkara. Sehingga, KY tidak ada sanggup menganalisis lebih lanjut pada hingga putusan berkekuatan hukum.
Kendati demikian, kata dia, KY memiliki kewenangan untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran kode etik pada memutus putusan tersebut. “Meskipun KY tidaklah mampu memandang suatu putusan, tetapi putusan dapat menjadi pintu masuk bagi KY untuk menelusuri adanya pelanggaran Kode Etik kemudian Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” kata Mukti di keterangannya, Selasa (28/5/2024).
“Dengan melakukan penelusuran terhadap bervariasi informasi kemudian keterang yang tersebut mengarah terhadap dugaan adanya pelanggaran etik kemudian perilaku hakim pada tindakan hukum yang disebutkan dengan menurunkan tim investigasi,” sambung dia.
Lebih jauh, Mukti mengundang seluruh pihak untuk kekal mengawal tindakan hukum yang menyeret nama Gazalba Saleh tersebut. “Inilah yang digunakan akan KY lakukan serta mengundang semua pihak untuk menegaskan mengawal persoalan hukum ini,” pungkasnya.
Artikel ini disadur dari Gazalba Saleh Dibebaskan dari Rutan, KY Kerahkan Tim Investigasi
