JAKARTA – Wakil Ketua Umum nonaktif Partai Siklus Bintang (PBB) Sukmo Harsono menyimpulkan Yusril Ihza Mahendra cocok berubah menjadi Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, serta Ketenteraman (Menko Polhukam) ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, Sukmo mengakui figur menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo.
“Kabinet juga akan segera calon menteri kemudian jumlah keseluruhan serta siapa yang mana paling pas menduduki sikap tertentu sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo,” kata Sukmo untuk SINDOnews, Kamis (23/5/2024).
Duta Besar (Dubes) Republik Tanah Air untuk Panama City ini menyatakan tantangan ke depan tentu akan berubah menjadi pertimbangan presiden. “Kalau merujuk Kemenko Polhukam beberapa waktu yang digunakan kemudian diisi oleh Prof Mahfud MD, maka idealnya tempat yang disebutkan dilanjutkan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra,” tuturnya.
Sukmo Harsono. Foto/Istimewa
Dengan demikian, Sukmo yakin akan ada keberlanjutan kebijakan akibat keduanya memiliki latar belakang yang dimaksud sama. “Posisi Pak Yusril yang digunakan pada waktu ini tidak lagi ketua umum partai tentu akan lebih lanjut strategis menjalankan beberapa kementerian ke bawah kordinasinya. Namun demikian, semua kembali terhadap Presiden Prabowo yang paling tepat memilih para calon menterinya,” pungkasnya.
Diketahui, Yusril mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Periode Bintang (PBB). Keinginannya itu disampaikan di sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang tersebut diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2024.
MDP merupakan lembaga tertinggi di dalam di bangunan organisasi PBB yang tersebut berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan inovasi terbatas Anggaran Dasar juga Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan juga memilih orang penjabat ketua umum apabila ketua umum yang dimaksud dipilih muktamar berhalangan tetap.
Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh kontestan MDP yang mana terdiri berhadapan dengan DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, juga badan-badan khusus, dan juga otonom PBB yang mana seluruhnya berjumlah 49 pendapat di pengambilan keputusan.
Artikel ini disadur dari PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam
