JAKARTA – Wacana penambahan nomenklatur kementerian ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berubah menjadi 40 pos dikritik oleh Pengamat kebijakan pemerintah Ikrar Nusa Bakti. Menurut Ikrar, penambahan nomenklatur kementerian bisa jadi menghasilkan bengkak postur APBN.
Ia pun menilai, penambahan pos kementerian tidaklah akan efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. “Tambah menteri, tambah biaya, tambah rumah jabatan, tambah mobil dinas. Persoalan bangsa enggak selesai-selesai juga hanya sekali bagi-bagi kekuasaan juga jabatan,” kata Ikrar ketika dihubungi, Hari Sabtu (11/5/2024).
Ikrar pun membandingkan postur kabinet Tanah Air dengan Amerika Serikat (AS). Ia mengungkapkan, jumlah keseluruhan menteri pada negeri Paman Sam itu tak lebih banyak dari 15 kementerian.
“AS yang tersebut penduduknya lebih tinggi sejumlah daripada Nusantara semata-mata punya 14 atau 15 departemen/kementerian. Tantangan Amerika Serikat sebagai negara adidaya sangat jauh tambahan kompleks ketimbang Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyentil wacana Kabinet Prabowo-Gibran yang digunakan akan diisi oleh 40 menteri. Dia menyatakan hal ini bukanlah kabinet kerja, namun politis.
“Itu artinya bukanlah lagi kabinet kerja namanya, zaken kabinet namanya. Tapi kabinet yang tersebut sangat politis. Kalau belaka untuk akomodir, berarti lebih lanjut politis,” ujar JK usai mengunjungi acara Halalbihalal MUI di dalam Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Artikel ini disadur dari Rencana 40 Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Dikritik, Pengamat Bandingkan dengan Amerika Serikat
