JAKARTA – Badan Pengawas Keuangan (BPK) menerbitkan pernyataan perihal auditornya yang digunakan melakukan pungli pada Kementerian Pertanian (Kementan) agar mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) . Hal yang dimaksud terungkap pada sidang perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementan dengan terdakwa eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) kemudian dua anak buahnya.
Dalam keterangan yang digunakan dimuat di laman resmi BPK, lembaga audit keuangan itu menyatakan pihaknya melaksanakan tugasnya dengan aturan yang dimaksud berlaku.
“BPK menyampaikan bahwa BPK kekal berjanji untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, lalu profesionalisme pada setiap pelaksanaan tugas BPK,” tulis BPK di laman resminya yang mana diambil Hari Jumat (10/5/2024).
BPK menjelaskan pada pelaksanaan tugas, berdasarkan standar kemudian pedoman pemeriksaan juga dilaksanakan review mutu berjenjang. Namun, jikalau di ditemukan penyelewengan maka akan ditindaklanjuti dengan penegakkan kode etik.
Terkait auditornya yang mana disebut di persidangan SYL, BPK menyampaikan menghormati langkah-langkah pengungkapan tindakan hukum tersebut.
“BPK menghormati tahapan persidangan persoalan hukum hukum yang disebutkan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata BPK.
Sekadar informasi, pada persidangan yang digunakan duduk sebagai terdakwa, SYL, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, kemudian Direktur Alat kemudian Mesin Muhammad Hatta disebutkan salah satu saksi adanya permintaan Rp12 miliar dari auditor BPK.
Permintaan yang disebutkan dijelaskan, agar Kementan mendapatkan predikat WTP meskipun ada satu inisiatif yang dianggap bermasalah. Meski begitu, pada persidangan yang digunakan sebanding disebutkan Kementan cuma membayar Rp5 miliar.
Artikel ini disadur dari Disebut Minta Rp12 Miliar ke Kementan Agar Dapat WTP di Sidang SYL, Ini Respons BPK
