JAKARTA – Muncul wacana penggabungan Kementerian sosial (Kemensos) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan kemudian Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Hal ini direspons Khofifah Indar Parawansa , yang dimaksud mengaku tak setuju apabila ada penggabungan kementerian sebut.
Pandangan Khofifah ini ketika menjawab pertanyaan pada Worksop di Rapat Kesepahaman Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana digelar, hari terakhir pekan (10/5/2024).
“Saya berharap bahwa tidaklah digabung. Pasti akan ada ketimbun kalau itu digabung,” kata Khofifah.
Dia pun menjabarkan, kedua kementerian yang disebutkan memiliki tugas kemudian fungsi yang sangat penting pada Republik ini. Mantan Pemuka Jawa Timur itu menyebut, dunia sangat memiliki fokus tersendiri terhadap pemberdayaan lalu pengamanan perempuan serta anak.
“Di UN juga ada cukup berbagai sidang-sidang umum terkait dengan pemeliharaan perempuan juga pemeliharaan anak,” ujarnya.
Belum lagi kata dia, persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksud masih berbagai muncul di banyak area pada Indonesia. Oleh lantaran itu, ia meninjau keberadaan KemenPPA bermetamorfosis menjadi sangat penting.
Sementara, Kemensos juga bukan kalah pentingnya. Khofifah tak ingin, Kementerian ini hanya sekali tefokus pada charity saja. Pasalnya, ada berbagai tugas juga fungsi yang dimaksud dilaksanakan Kemensos.
“Karena dalam situ ada rute memang sebenarnya rehabilitatif, ada proses proteksi sosial, ada serangkaian pemberdayaan sosial, jadi tidaklah semuanya charity. Ada pengamanan sosial juga bukan semuanya charity. Ada langkah-langkah rehabilitatif juga tidaklah semuanya charity,” tuturnya.
Tak semata-mata itu, menurut Khofifah, intitusi yang selama ini memulai pembangunan harmoni sosial adalah kementerian sosial, institusi yang digunakan selama ini mendirikan perspektif tentang perdamaian, itu juga kementerian sosial.
Dengan mengamati tugas kemudian fungsi dari Kementerian tersebut, Khofifah memandang bahwa dibutuhkan peran keduanya hingga mengakar ke daerah-daerah.
“Perlindungan secara efektif itu memang sebenarnya tidak ada bisa jadi dilakukan, apalagi tak ada secara struktural institusi yang akan memberikan ruang. Jadi ini kalau digabung, enggak ada anggaran di dalam APBD. Sekarang aja udah kecil-kecil. Jadi kalo tidak ada ada anggaran tak ada fungsi yang digunakan melekat, bukan ada bangunan yang tersebut melekat,” pungkasnya.
Artikel ini disadur dari Khofifah Tak Sepakat Kemensos dan Kementerian PPPA Digabung
