JAKARTA – Legislator dari Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena bicara keunggulan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Setelah sistem KRIS diterapkan, inovasi yang tersebut akan pasien rasakan ke antaranya isi tempat tidur rawan inap kelas tiga dari 12 menjadi cuma empat.
“Maksud KRIS sangat baik melakukan konfirmasi bahwa pelayanan rumah sakit sekali lagi pada kelas rawat inap tidak pengobatan, itu memenuhi 12 standarisasi pelayanan,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR ini, Hari Jumat (24/5/2024).
Dia menggambarkan seperti apa pelayanan KRIS. Dahulu, rumah sakit kelas tiga ditemukan ada bangsal berisi 12 tempat tidur ke ruangan rawat inap. Dengan KRIS, maksimal untuk kelas tiga itu empat tempat tidur.
Kemudian, kata dia, dulu ada bangsal kelas tiga tanpa kamar mandi ke dalam. Di era KRIS, wajib kamar mandi di dalam pada bangsal. Sistem KRIS juga mengatur ventilasi harus bagus, pencahayaan bagus, suhu ruangan terkontrol baik yang sejuk dan juga memakai pendingin ruangan, ada tirai, setelah itu jalan menuju ke tempat tidur diatur.
Dia melanjutkan, pasien laki-laki kemudian perempuan itu harus dibuat perbedaan kamar, dan juga ada ruangan infeksi kemudian non infeksi. “Hal itu diwujudkan pada rangka meyakinkan seseorang pasien mendapatkan pelayanan yang mana betul-betul standar kemudian ideal,” ungkapnya.
“Dan itu harus dilaksanakan di seluruh Tanah Air, dilayani dengan 12 kriteria standarisasi pelayanan yang digunakan sejenis dalam kelas 3, baik yang mana ada pada Papua, Rote, Miangas, sampai Sabang iitu harus sejenis semua,” sambung Melki.
Dia mengatakan, semua pelayanan dengan KRIS, secara bertahap akan berlaku paling lambat akhir Juni 2025 pada seluruh rumah sakit di dalam pusat maupun daerah, milik pemerintah ataupun swasta.
“Tentu ini pasti akan menyebabkan masyarakat mendapatkan pelayanan lebih lanjut baik pada seluruh Tanah Air dan juga meningkatkan pelayanan BPJS Kesejahteraan jadi tambahan baik lagi. Kebijakan ini akan menciptakan BPJS Aspek Kesehatan akan berubah jadi lebih tinggi baik bekerja sebanding dengan pihak rumah sakit,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Melki, implementasi KRIS harus sebaik mungkin. Dia berharap beragam regulasi lanjutan dari kebijakan presiden mampu diturunkan mulai tingkat permenkes dan juga sebagainya.
Dia menyimpulkan pengelola rumah sakit swasta tidak ada wajib was-was terhadap biaya akibat ada pengubahan pelayanan berubah jadi sistem KRIS. Sebab, kata Melki, pemerintah nantinya akan mencari pihak-pihak swasta yang tersebut akan membantu melalui kegiatan CSR.
“Kita terus lakukan evaluasi, lalu terakhir khusus rumah sakit swasta serta kegamanaan yang dimaksud mempunyai kesulitan (pembiayaan) akan kita carikan pihak pihak swasta yang dimaksud mempunyai CSR yang dimaksud baik kemudian sanggup membantu memperkuat rumah sakit swasta juga keagamaan untuk dapat mengupayakan pelayanan KRIS,” pungkasnya
Artikel ini disadur dari Legislator Golkar Bicara Keunggulan Sistem KRIS BPJS Kesehatan
