JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan (KLHK) ingin generasi muda diperkuat di tata kelola dan juga kedaulatan negara Republik Indonesi (RI). Hal ini terungkap di Workshop Tata Kelola Karbon lalu Kedaulatan Indonesia, pada Universitas Diponegoro, Hari Jumat 28 Juni 2024.
Acara diskusi dengan generasi muda, khususnya kalangan siswa ini menyoroti pentingnya pengelolaan emisi karbon yang tersebut efektif dan juga melakukan konfirmasi kedaulatan Tanah Air pada penyelenggaraan perdagangan karbon. Dalam diskusi untuk mencari solusi inovatif pengelolaan emisi karbon, melibatkan 357 partisipan dari kalangan generasi muda, pemerintah, akademisi, lalu industri.
Rektor Undip, Prof Suharnomo menyampaikan, adanya cognitive dissonance terhadap perilaku peduli lingkungan, sehingga mempengaruhi tindakan yang tersebut dilakukan. Suharmono menekankan tentang pentingnya memilih mengalami perkembangan secara sektor ekonomi namun juga membantu keberlanjutan lingkungan.
“Kita butuh sejumlah endorsement, lebih banyak banyak kampus lagi untuk punya ucapan lebih besar kencang guna menyuarakan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan semakin berbagai yang mana speak up maka akan makin sejumlah gaungnya,” kata Suharmono pada keterangannya, Akhir Pekan (30/6/2024).
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran juga Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro menegaskan, perlunya pemikiran serta konsep environmental citizenship di penyelesaian kesulitan triple planetary crises.
“Environmental citizenship menekankan peran tanggung jawab individu, komunitas, juga organisasi terhadap lingkungan kemudian sumber daya alam yang tersebut muncul pada awal tahun 2000-an,” ucapnya.
Kata Sigit, sebagai warga lingkungan, generasi muda kemudian penduduk berperan sebagai agen pembaharuan yang bertanggung jawab menyimpan keberlanjutan lingkungan.
“Dan mengempiskan dampak negatif yang mana melampaui batas kedaulatan Indonesia juga menekankan hak juga kewajiban lingkungan hidup di tingkat lokal, nasional, maupun global dengan fokus pada solusi serta menjaga dari permasalahan baru,” jelasnya.
Dalam diskusi ini, Ahli Diplomasi kemudian juga Penasihat Senior Menteri LHK, Prof Makarim Wibisono, memberikan langkah-langkah yang tepat untuk pelaksanaan perdagangan karbon lalu diplomasi. Bahwa tata kelola perdagangan karbon, berpedoman terhadap nilai-nailai Dasar Pancasila.
Artikel ini disadur dari KLHK Ingin Generasi Muda Diperkuat Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan RI
