JAKARTA – Komisi III DPR mengupayakan aparat penegak hukum (APH) memeriksa atau mengaudit penyelenggaraan anggaran pemeliharaan Pusat Informasi Nasional (PDN) . Dorongan ini menyusul pemakaian anggaran pemeliharaan yang digunakan mencapai Rp700 miliar tak menciptakan PDN aman dari peretasan.
“Patut diduga ada dugaan tindakan penyelewengan ke sana. Ada oknum-oknum tak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tiada ada salahnya bagi lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Hari Minggu (30/6/2024).
Dia heran dengan kinerja pihak terkait yang tersebut bukan bisa saja mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, merekan sudah ada disokong dengan anggaran yang mana sangat besar.
“Dengan dana sebesar itu, masak iya proteksi sibernya enteng dibobol serta tak mampu dipulihkan. Kan tak masuk akal. Terus ngapain aja mereka itu selama ini dengan dana sebesar itu?” katanya.
Dia memohonkan agar pejabat pada lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN supaya kejadian sejenis bukan terulang lagi. “Masak negara kita dibuat tak berdaya seperti ini. Angka sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal juga memalukan,” ucapnya.
Menurut Sahroni, harus ada yang tersebut bertanggung jawab berhadapan dengan kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berubah-ubah alasan
“Harus ada yang dimaksud bertanggung jawab berhadapan dengan insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujarnya.
Artikel ini disadur dari Audit Anggaran Pemeliharaan PDN, DPR: Patut Diduga Ada Penyelewengan
